Zulfikar, Daffa and Susilawati K., Tuti and Wuisang, Ari (2025) Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Mandat Hewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kepada Tentara Nasional Indonesia Dalam Misi Monusco (Mission Organization United Nation Stabilization Consolidation Of The Democratic Republic Of The Congo) Pada Juni 2025. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah mengalami konflik bersenjata berkepanjangan yang ditandai oleh Perang Kongo I (1996–1997) dan Perang Kongo II (1998-2003), mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membentuk misi stabilisasi MONUSCO yang mandatnya terus mengalami transformasi signifikan dari model peacekeeping tradisional berbasis Bab VI menuju robust peacekeeping ofensif berdasarkan Bab VII Piagam PBB, termasuk melalui Resolusi 2808 (2025); namun, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang aktif berkontribusi sejak 2012 dengan 1.037 personel menghadapi berbagai tantangan hukum yang belum sepenuhnya dikaji secara mendalam dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum internasional mandat DK PBB kepada TNI dalam misi MONUSCO pada Juni 2025 sekaligus mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi TNI dalam pelaksanaannya, termasuk isu perlindungan sipil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandat DK PBB kepada TNI memiliki landasan hukum yang sah berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, dan Bab VII Piagam PBB, dengan legitimasi nasional berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2004, serta TNI terikat pada prinsip pembedaan yaitu prinsip paling fundamental dan ditetapkan dalam pasal 52 Protokol Tambahan I, proporsionalitas yaitu sesuai diatur dalam pasal 51 Protokol Tambahan I yang secara tegas melarang pelaksanaan serangan yang diperkirakan akan menyebabkan korban, dan keperluan militer dalam hukum humaniter internasional. Adapun pelaksanaan mandat menghadapi empat tantangan struktural, yakni ketidaksinkronan mandat ofensif internasional dengan doktrin pertahanan nasional yang defensif, kompleksitas implementasi perlindungan sipil di medan tempur asimetris, dualisme yurisdiksi yang menimbulkan kesenjangan akuntabilitas, serta kelemahan penegakan hukum lokal RD Kongo dan inkonsistensi interpretasi Rules of Engagement antarnegara kontributor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan standar operasional PBB merupakan kebutuhan yang paling mendesak guna memastikan efektivitas dan legitimasi keterlibatan TNI dalam misi perdamaian internasional.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Internasional > PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > TNI (Tentara Nasional Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 20 Jul 2026 03:06 |
| Last Modified: | 20 Jul 2026 03:06 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11039 |
Actions (login required)
 |
View Item |