Mekanisme Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sofyan Timur Siahaan, Daud and Darmawan, Iwan and Satya Nugraha, Roby (2025) Mekanisme Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme hukum penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik dalam konteks penanganan tindak pidana cybercrime paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi yang pesat telah memunculkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi data digital selama proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme yang berlaku, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan upaya pengembangan hukum yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan wajib memperhatikan perlindungan privasi, kerahasiaan, dan integritas data. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksinkronan antara ketentuan KUHAP (yang berfokus pada bukti fisik) dengan UU ITE (yang menangani bukti digital), sehingga menciptakan celah dan ambiguitas dalam prosedur teknis di lapangan. Kesimpulannya diperlukan pengembangan hukum yang mendesak berupa harmonisasi aturan dan penerbitan peraturan pelaksana yang lebih teknis, penguatan control pengadilan, serta peningkatan keahlian digital forensik penyidik, guna memastikan penegakan hukum terhadap cybercrime dapat berjalan efektif dan sejalan dengan prinsip due process of law.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Geledah/Penggeledahan Fakultas Hukum > Hukum > Sita/Penyitaan Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Cybercrime/Kejahatan Siber
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	30 Jul 2026 01:38
Last Modified:	30 Jul 2026 01:38
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11122

Actions (login required)

View Item