Amelia Salsabilla, Sita and Satory, Agus and Mega Wijaya, Mustika (2026) Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Pihak Dalam Gugatan Keberatan Atas Putusan BPSK (Studi Kasus Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga quasi peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai sarana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kehadiran BPSK dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta memperluas akses terhadap keadilan di luar jalur litigasi formal. Namun dalam praktiknya, muncul permasalahan yuridis ketika putusan BPSK diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan BPSK turut bertindak sebagai pihak dalam proses tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta batas kewenangannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah BPSK sebagai lembaga yang memutus sengketa memiliki hak untuk menjadi pihak dalam proses keberatan maupun upaya hukum lanjutan atas putusan yang dihasilkannya sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kedudukan hukum BPSK dalam gugatan keberatan atas putusannya sendiri menurut hukum positif di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus- BPSK/2024/PN.Idm juncto Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, serta implikasi yuridis terhadap peran dan kewenangan BPSK di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami batas kewenangan BPSK dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen serta memberikan kepastian hukum mengenai posisi BPSK dalam proses keberatan terhadap putusannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta diperkuat dengan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak BPSK guna memperoleh gambaran praktik yang terjadi di lapangan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Kewenangan, Teori Penyelesaian Sengketa, dan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPSK tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam gugatan keberatan atas putusannya sendiri, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan pelaksananya. BPSK pada dasarnya hanya bertindak Hasil wawancara menunjukkan masih terdapat perbedaan pemahaman dan praktik di beberapa daerah mengenai posisi BPSK dalam proses keberatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Konsumen Fakultas Hukum > Hukum Perdata > BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Fakultas Hukum > Hukum > Gugatan Fakultas Hukum > Hukum > Sengketa |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 31 Jul 2026 02:27 |
| Last Modified: | 31 Jul 2026 02:27 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11124 |
Actions (login required)
 |
View Item |