@phdthesis{eprintsunpak10240,
           month = {July},
           title = {Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak
pertambahan Nilai pada PT Monek Jaya Mandiri Tahun 2023},
            year = {2025},
          school = {Universitas Pakuan},
          author = {Alda Sofiatul Ulfa and Joko Supriyanto and Mutiara Puspa Widyowati},
             url = {http://eprints.unpak.ac.id/10240/},
        abstract = {ALDA SOFIATUL ULFA. 022121048. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak
pertambahan Nilai pada PT Monek Jaya Mandiri Tahun 2023. Di bawah bimbingan:
Joko Supriyanto, AK., MAK., CA dan Mutiara Puspa Widyowati, SE., Ak., MAcc.
Pajak bertanggung jawab atas sebagian besar pendapatan negara, Karena
menyumbang porsi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), pajak bertanggung jawab atas sebagian besar pendapatan negara, termasuk
kontribusi besar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, pemerintah
Indonesia masih menghadapi masalah yang umum, seperti masalah data yang kurang
lengkap dalam dokumen PPN.
Tujuan Penelitian ini menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) PT Monek Jaya Mandiri Tahun 2023. PPN merupakan salah satu sumber
pendapatan negara yang paling penting di Indonesia. Ini diterapkan melalui sistem Self
Assessment System, yang memberikan wajib pajak atau wewenang untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sejak April 2022, tarif PPN di Indonesia
telah naik secara bertahap menjadi 11\%. PT Monek Jaya Mandiri yang bergerak dalam
industri pengadaan jasa pengangkutan Tandan Kosong kelapa sawit (Tangkos), telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bertanggung jawab untuk
memungut PPN sebesar 11\% atas jasa kena pajak angkutan sesuai transaksi yang
diatur.
Hasil menunjukkan bahwa PT Monek Jaya Mandiri telah menggunakan tarif yang
tepat untuk menghitung PPN terutang, dan perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai secara keseluruhan sesuai dengan teori dan dasar hukum yang berlaku.
Perusahaan menggunakan harga jual produk sebagai dasar pengenaan pajak (DPP).
Meskipun demikian, perusahaan masih harus mematuhi kepauhan terhadap batas
waktu pelaporan dan penyetoran karena terlambat akan dikenakan sanksi sesuai
dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.7 Tahun 2021.
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan PPN, Pelaporan PPN, Kepatuhan Pajak.}
}