eprintid: 10281
rev_number: 7
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/01/02/81
datestamp: 2026-02-27 04:05:34
lastmod: 2026-02-27 04:05:34
status_changed: 2026-02-27 04:05:34
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Rafi Kahramandika Musrizal, Ray
creators_name: H. Insani, Isep
creators_name: Satya Nugraha, Roby
creators_NPM: 010121081
creators_NPM: NIDN0411117902
creators_NPM: NIDN0428099701
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: H. Insani, Isep
contributors_name: Satya Nugraha, Roby
contributors_NIDN: NIDN0411117902
contributors_NIDN: NIDN0428099701
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
title: Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappeda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor
ispublished: pub
subjects: Pajak
subjects: ay
divisions: sch_art
full_text_status: none
abstract: Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak restoran guna mencegah terjadinya kecurangan laporan pajak di wilayah kerja BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor. Pajak restoran sebagai bagian dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pemungutannya dilakukan melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini membuka peluang terjadinya kecurangan, seperti pelaporan omset yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan prosedur pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pajak restoran masih menemui berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sanksi, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi yang optimal. Pengawasan yang dilakukan mencakup verifikasi laporan pajak, penyampaian surat teguran, serta penegakan hukum melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan, hingga Surat Paksa. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena minimnya tindak lanjut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan pajak, serta penguatan sanksi hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan perpajakan di daerah serta menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, guna meningkatkan PAD dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
date: 2025
date_type: published
institution: Universitas pakuan
department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Rafi Kahramandika Musrizal, Ray and H. Insani, Isep and Satya Nugraha, Roby  (2025) Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappeda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor.  Skripsi thesis, Universitas pakuan.