TY  - THES
UR  - http://eprints.unpak.ac.id/10283/
PB  - Universitas pakuan
N2  - Masyarakat mengeluhkan proses PBG yang lebih lama dan rumit dibandingkan IMB, disebabkan oleh perubahan regulasi, kesulitan pemenuhan persyaratan teknis yang beragam (meliputi data umum, teknis tanah, struktur, arsitektur, mekanikal elektrikal, dan plumbing), perlunya koordinasi dengan berbagai unit kerja, serta jangka waktu penerbitan yang melebihi standar normatif 25-30 hari akibat belum terpenuhinya persyaratan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu Apa yang menjadi faktor penyebab pelanggaran pembangunan gedung di Kota Bogor dan Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pembangunan gedung Kota Bogor. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research), pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran izin seringkali disebabkan oleh pengajuan izin yang tidak sesuai persyaratan administrasi dan teknis seperti data yang kurang memenuhi untuk proses administrasi serta prosedur yang tidak diikuti dengan jelas atau hal lainnya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Persetujuan Bangunan Gedung tidak (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), zona peruntukan lahan atau tanah yang sesuai sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu terhadap pelanggaran perizinan serta pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan seperti pembuatan gambar oleh tenaga ahli, banyaknya pemohon yang enggan atau tidak mau melakukan hal tersebut pun menjadi salah satu faktor pemicunya hal ini disebabkan karena struktur gambar yang dibuat tidak sesuai dengan RTRW di daerah tersebut. Selain itu terdapat dampak yang ditimbulkan akibat pelanggarannya yaitu adanya sanksi yang diperoleh untuk pemilik bangunan sehingga jika teguran tersebut tidak dihiraukan akan terjadinya penyegelan yang mengakibatkan kerugian secara finansial kepada pemilik bangunan serta pembangunan tanpa sosialisasi kepada masyarakat akan menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar dan dari dampak lingkungan hal tersebut melanggar RTRW tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu memelihara dan mengembangkan sistem perizinan yang mudah terintegrasi serta Pemerintah Kota Bogor perlu melakukan sosialisasi mengenai perubahan dari PBG dari IMB sehingga kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai proses PBG dan SLF, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tersebut.
M1  - Skripsi
TI  - Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Proyek Pembangunan Gedung DI Kota Bogor Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Administrasi Perizinan
AV  - none
ID  - eprintsunpak10283
A1  - Aini Sri Sunda Lestari, Neng
A1  - Nuradi, Nuradi
A1  - Lathif, Nazaruddin
Y1  - 2025///
ER  -