The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Kewenangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Di Pasar Kebon Kembang
Kewenangan pemerintahan di Kota Bogor merupakan salah satu bagian dari eksekutor dimana kewenangan ini menjadi tugas Pemerintah Kota Bogor menjalankan pemerintahan dengan baik dan pro terhadap masyarakat di Kota Bogor. Pemerintahan Darah Kota Bogor telah mendiirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Perarturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Pasar Pakuan Jaya. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dalam pelaksanaan pembinaan pedagang di Pasar Kebon Kembang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Peraturan daerah ini sebagai wujud kewenangan Pemerintah Kota Bogor melakui Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, khususnya pengelolaan pasar. Permasalahan yang timbul dalam pembinaan pedagang di Pasar Kebon Kembang dapat berasal dari implementasi Perda, serta permasalahan dalam mengembangkan pasar. Permasalahan yang muncul dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, meliputi permasalahan dari aspek regulasi, pelaksanaan, pelaku usaha yang kurang kooperatif, kurangnya koordinasi dari instansi yang melakukan pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum, sedangkan permasalahan dalam mengembangkan pasar berasal dari pedagang di pasar dan pengelolaan dan manajemen pasar. Upaya penyelesaian permasalahan antara lain upaya aspek regulasi, seharusnya dibuat peraturan daerah yang khusus mengatur tentang bentuk pembinaan yang jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang melakukan pembinaan, upaya aspek pelaksanaan, dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, upaya dari pengelola yang kurang kooperatif, harus ditumbuhkan kesadaran dari pihak pengelola, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, upaya akibat kurangnya koordinasi dari instansi yang melakukan pengawasan, dapat dilakukan dengan jalan pemerintah daerah membentuk tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari beberapa SKPD dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tata bangunan, tata ruang, perizinan, dan ketertiban, upaya untuk lemahnya penegakan hukum, dapat dilakukan dengan jalan pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan pelanggaran. Sedangkan upaya penyelesaian dengan jalan pembinaan disiplin pedagang, edukasi untuk menciptakan pasar yang bersih, indah dan higienis, peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang, dan memahami perilaku konsumen.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10295 Kewenangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Di Pasar Kebon Kembang