relation: http://eprints.unpak.ac.id/10299/
title: Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Menyelenggarakan Pemeliharaan, Perawatan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar
creator: Daffi Wianda Putra, Muhamad
creator: Wuisang, Ari
creator: Satya Nugraha, Roby
subject: Anak
subject: Fakir Miskin
subject: Pemkot (Pemerintah Kota)
description: Setiap anak pada dasarnya membutuhkan bantuan pihak lain hal tersebut disebabkan anak belum dapat menjalani kehidupannya secara mandiri. Apabila terdapat suatu kondisi kemiskinan maka yang paling terdampak adalah anak-anak yang membuat hak-hak nya tidak terpenuhi. Diketahui di bulan Maret 2024 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 9,03 persen atau setara 25,22 juta orang yang artinya disini masih terdapat jutaan masyarakat Indonesia yang hak-hak tidak terpenuhi dan sangat berdampak kepada anak-anak mereka. Kondisi penelantaran juga memiliki kaitan erat dengan kemiskinan walaupun begitu kemiskinan bukan menjadi faktor tunggal penyebab anak-anak menjadi ditelantarkan. Kewajiban negara untuk memelihara anak-anak terlantar merupakan perintah konstitusi yang tercantum di pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teruntuk anak itu sendiri terdapat juga kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak terlantar yang tercantum di pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan implemtasi penyelenggaraan Pemerintah Kota Bogor dalam pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar serta apa saja masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung data empiris serta data wawancara. Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai pihak yang diperintahkan untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial kepada anak terlantar telah melaksanakan perintah tersebut lewat perangkat daerahnya yaitu Dinas Sosial Kota Bogor serta pengawasan dalam pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai masalah yaitu ketiadaan peraturan daerah dan peraturan walikota, belum adanya rumah aman bagi anak yang menjadi korban serta rendahnya kesadaran pola asuh yang seharusnya Pemerintah Daerah Kota Bogor lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hal ini.
date: 2025
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
identifier:   Daffi Wianda Putra, Muhamad and Wuisang, Ari and Satya Nugraha, Roby  (2025) Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Menyelenggarakan Pemeliharaan, Perawatan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar.  Skripsi thesis, Universitas pakuan.