The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus KPU Kota Bogor)
Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemeritahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 28 ayat 1 dimana KPU Kabupaten/Kota bertugas menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.Identifikasi dalam penulisan hukum (skripsi) ini: (1) Bagaimanakah peran KPU dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya di Kota Bogor? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya KPU dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Kota Bogor? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normative, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap memiliki peran yang penting, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor memiliki peran memantau proses pemilihan, pencocokan data pemilih, penelitian DP4, rapat koordinasi dengan PPK dan PPS dan memastikan jika Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara yang melakukan tugas pemutakhiran Daftar Pemilih. Dalam hal ini KPU Kota Bogor diharapkan dapat terus berkomitmen dalam dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum sehingga dapat mencapai pemilihan yang akurat, transparan dan efisien.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10303 Tinjauan Yuridis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus KPU Kota Bogor)