…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Penerapan Pemerintahan Kesultanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tatanan Sistem Demokrasi Indonesia

Penerapan Pemerintahan Kesultanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tatanan Sistem Demokrasi Indonesia
type: Thesis
type: Article
abstract: Lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 maka dikeluarkan UU Nomor 3/1950 yang berisi tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan UU Nomor 3/1950 ini untuk menggabungkan daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman sebagai Provinsi DIY yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana sebagai Gubernur dan Paku Alaman sebagai Wakil Gubernur. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pemerintahan daerah di Indonesia yang bersifat istimewa. Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ada saat ini yaitu perpaduan antara sistem demokrasi dan institusi tradisional (Kasultanan dan Pakualaman). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yuridis dengan didukung penelitian empiris yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) serta penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan praktis Pemerintahan Kesultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikaji serta dianalisis melalui teori Bentuk Pemerintahan, teori Pemerintahan Daerah dan Teori Kedaulatan Rakyat. Menurut teori Bentuk Pemerintahan dari Aristoteles penerapan Kesultanan Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih mendekati pada bentuk pemerintahan monarki ideal, karena Sultan tidak memerintah secara absolut demi kepentingan pribadi, melainkan bertindak dalam koridor konstitusi. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sebagai warisan dari Kerajaan Mataram dapat dianggap sebagai bentuk monarki khas yang telah terintegrasi dengan prinsip-prinsip modern dalam bingkai negara demokrasi. Penerapan Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta merupakan penerapan bentuk desentralisasi asimetris. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta adalah contoh konkret dari bagaimana negara memberikan otonomi yang berbeda kepada masing-masing daerah, dalam hal ini berupa pengakuan terhadap peran historis Kesultanan dalam perjuangan kemerdekaan serta keberlanjutan nil…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Pemda (Pemerintahan Daerah)

Universitas pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
type: Organization

Roby Satya Nugraha
type: Person
given name: Roby
family name: Satya Nugraha

Fauzan Kurnia Putra
type: Person
given name: Fauzan
family name: Kurnia Putra

Nuradi Nuradi
type: Person
given name: Nuradi
family name: Nuradi

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10309 Penerapan Pemerintahan Kesultanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tatanan Sistem Demokrasi Indonesia
format: text/html
primary topic: Penerapan Pemerintahan Kesultanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tatanan Sistem Demokrasi Indonesia

Pemda (Pemerintahan Daerah)
type: Concept