The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kecamatan Klapanunggal
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan sarana pegejawantahan prinsip kedaulatan rakyat dalam konsepsi negara demokrasi. Tujuan utama dalam pelaksanaan Pemilu adalah terwujudnya keadilan Pemilu (electoral justice) dimana rakyat dapat menggunakan hak pilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be voted). Untuk menjamin hasil dari proses penyelenggaraan Pemilu yang adil, maka perlu dijalankannya proses penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan terhadap jenis-jenis pelanggaran Pemilu yang diantaranya adalah permasalahan terkait kewajiban netralitas perangkat Desa. Penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait netralitas perangkat Desa pada pelaksanaan Pemilu 2024. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban netralitas perangkat Desa Kecamatan Klapanunggal dan masalah yang timbul terkait penerapan kewajiban netralitas perangkat Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research (literature based) dan field research. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban netralitas perangkat Desa di Kecamatan Klapanunggal telah sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran netralitas perangkat Desa pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Tidak adanya pelanggaran yang berkaitan netralitas perangkat Desa merupakan hasil dari proses pengawasan penyelenggaran Pemilu yang baik oleh Panwascam Klapanunggal. Dengan melibatkan elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Melalui proses pengawasan yang baik, keadilan Pemilu (electoral jusice) dapat diwujudkan bagi seluruh warga negara.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10318 Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kecamatan Klapanunggal