The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Melakukan Pembatasan Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Bogor. Fokus penelitian diarahkan pada peninjauan yuridis terhadap peran bagian tersebut sebagai unsur pendukung DPRD, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun substantif, khususnya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kedudukan dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 156 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain terkait keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar bagian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi guna mendukung optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD, khususnya Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam menjalankan perannya sebagai penunjang kerja DPRD Kota Bogor.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10337 Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Melakukan Pembatasan Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia