eprintid: 10337 rev_number: 8 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/01/03/37 datestamp: 2026-03-02 01:41:27 lastmod: 2026-03-02 01:41:27 status_changed: 2026-03-02 01:41:27 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Ananda Pratama Putra, Kevyn creators_name: H. Insani, Isep creators_name: Kusnadi, Nandang creators_NPM: 010118042 creators_NPM: NIDN0411117902 creators_NPM: NIDN0406056704 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: H. Insani, Isep contributors_name: Kusnadi, Nandang contributors_NIDN: NIDN0411117902 contributors_NIDN: NIDN0406056704 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM title: Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Melakukan Pembatasan Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia ispublished: pub subjects: KD subjects: KebebasanBerekspresi subjects: KebebasanBerpendapat divisions: sch_art full_text_status: none abstract: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Bogor. Fokus penelitian diarahkan pada peninjauan yuridis terhadap peran bagian tersebut sebagai unsur pendukung DPRD, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun substantif, khususnya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kedudukan dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 156 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain terkait keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar bagian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi guna mendukung optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD, khususnya Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam menjalankan perannya sebagai penunjang kerja DPRD Kota Bogor. date: 2025 date_type: published institution: Universitas pakuan department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Ananda Pratama Putra, Kevyn and H. Insani, Isep and Kusnadi, Nandang (2025) Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Melakukan Pembatasan Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Skripsi thesis, Universitas pakuan.