Repository Universitas PakuanPeran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Sebagai Calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kota BogorFebrianAriansahauthorNuradiNuradiauthorEkaArdianto IskandarauthorPemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif, namun partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih sangat rendah. Pada pemilu 2024, hanya terdapat 10 calon legislatif dari kalangan penyandang disabilitas, yang menunjukkan bahwa partisipasi mereka tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas sebagai pemilih, calon, dan penyelenggara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menguraikan serta menjelaskan suatu data yang diperoleh melalui wawancara secara lengkap, terperinci serta sistematis dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil analisis Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah berusaha untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ataupun peraturan daerah yang mengatur. Walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari kurangnya data yang valid, keluarga yang tertutup dan diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya calon anggota legislatif yang berlatar belakang kaum penyandang disabilitas dari Partai Nasional Demokrasi Daerah Pemilihan Bogor Timur dan Bogor Tengah untuk menududuki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor 2024-2029. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, serta memastikan bahwa hak politik mereka diakui dan dilindungi.Hak PolitikPenyandang DisabilitasKPU (Komisi Pemilihan Umum)2025Universitas pakuan;KODEPRIODI74021#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.