The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Sebagai Calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kota Bogor
Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif, namun partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih sangat rendah. Pada pemilu 2024, hanya terdapat 10 calon legislatif dari kalangan penyandang disabilitas, yang menunjukkan bahwa partisipasi mereka tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas sebagai pemilih, calon, dan penyelenggara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menguraikan serta menjelaskan suatu data yang diperoleh melalui wawancara secara lengkap, terperinci serta sistematis dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil analisis Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah berusaha untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ataupun peraturan daerah yang mengatur. Walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari kurangnya data yang valid, keluarga yang tertutup dan diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya calon anggota legislatif yang berlatar belakang kaum penyandang disabilitas dari Partai Nasional Demokrasi Daerah Pemilihan Bogor Timur dan Bogor Tengah untuk menududuki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor 2024-2029. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, serta memastikan bahwa hak politik mereka diakui dan dilindungi.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10338 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Sebagai Calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kota Bogor