…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bogor Dalam Tindakan Hukum Melakukan Peralihan Hak Ata Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG)

Analisis Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bogor Dalam Tindakan Hukum Melakukan Peralihan Hak Ata Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG)
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam melakukan peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada surat kuasa mutlak, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor: 123/G/2020/PTUN.BDG. Surat kuasa mutlak dalam praktik pertanahan telah lama menjadi sorotan karena sering disalahgunakan sebagai alat peralihan hak yang seharusnya memerlukan proses jual beli atau hibah secara formal. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan Instruksi Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1997, penggunaan surat kuasa mutlak untuk peralihan hak atas tanah dilarang. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan surat kuasa mutlak oleh pejabat pertanahan dalam proses balik nama sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam proses peralihan hak atas tanah melalui surat kuasa mutlak telah sesuai dengan kewenangan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengkaji implikasi hukum dari tindakan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam menerima dan memproses permohonan peralihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kehati-hatian dalam administrasi pertanahan. Surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar peralihan hak telah menimbulkan sengketa hukum dan pada akhirnya dibatalkan oleh putusan PTUN Bandung, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melampaui kewenangan. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa Kantor Pertanahan tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam memproses peralihan hak …
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Hak Atas Tanah
subject: Peralihan Hak
subject: Hukum Tanah/Pertanahan

Universitas pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
type: Organization

Mustika Mega Wijaya
type: Person
given name: Mustika
family name: Mega Wijaya

Isep H. Insani
type: Person
given name: Isep
family name: H. Insani

Alesha Shafa Salsabilla
type: Person
given name: Alesha
family name: Shafa Salsabilla

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10341/
title: HTML Summary of #10341 Analisis Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bogor Dalam Tindakan Hukum Melakukan Peralihan Hak Ata Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG)
format: text/html
primary topic: Analisis Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bogor Dalam Tindakan Hukum Melakukan Peralihan Hak Ata Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG)

Hak Atas Tanah
type: Concept

Peralihan Hak
type: Concept

Hukum Tanah/Pertanahan
type: Concept