The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Kewenangan Dan Batasan Hukum Penjabat Walikota (PJ Walikota) Kota Bogor Dalam Menjalankan Fungsi Eksekutif Daerah
Prinsip otonomi daerah merupakan suatu upaya mewujudkan negara yang demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang partisipatif terhadap semua aspek pembangunan daerah, termasuk dalam menentukan sendiri pemimpin daerah yang akan bertanggung jawab atas kemajuan daerah melalui pemilihan pemimpin daerah (Pilkada). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PJ Wali Kota mencakup pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan daerah, tetapi terdapat batasan hukum yang harus diperhatikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun PJ Wali Kota memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi eksekutif, tantangan seperti pengaruh politik dan administrasi sering kali mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh PJ Wali Kota Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Kewenangan ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan daerah. Penulis menekankan bahwa meskipun PJ Wali Kota memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi eksekutif, terdapat batasan hukum yang harus diperhatikan, seperti larangan melakukan mutasi ASN dan membatalkan izin yang dikeluarkan penjabat sebelumnya. PJ Wali Kota melaksanakan kewenangannya dalam konteks pemerintahan daerah. Penulis mencatat bahwa pelaksanaan kewenangan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan administrasi. Dalam menjalankan fungsi eksekutif, PJ Wali Kota diharapkan dapat menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan meskipun dalam situasi transisi. berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kewenangan PJ Wali Kota, termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan dan pengaruh politik eksternal. Penulis juga menguraikan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan hukum dalam pelaksanaan kewenangan PJ Wali Kota untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, disarankan agar ada peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengoptimalkan fungsi eksekutif selama masa transisi kepemimpinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan hukum dalam pelaksanaan kewenangan PJ Wali Kota untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10354 Analisis Kewenangan Dan Batasan Hukum Penjabat Walikota (PJ Walikota) Kota Bogor Dalam Menjalankan Fungsi Eksekutif Daerah