The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas
Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tiga peran utama, yaitu peran edukasional, perwakilan, dan teknis. Meskipun berbagai program telah dijalankan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, dan akses permodalan, masih terdapat beberapa kendala. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi pelaku usaha, minimnya pengetahuan teknis, serta kurangnya akses terhadap informasi dan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, penguatan sistem informasi, serta pendekatan yang lebih personal dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan strategi yang tepat, program UMKM Naik Kelas diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor dalam mewujudkan UMKM naik kelas, mengetahui permasalahan yang timbul dalam mewujudkan UMKM naik kelas dan upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab tersebut maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-normatif yang didukung wawancara dengan orang- orang yang berkaitan. Yang melihat objek kajian dari sudut pandang aturan- aturan perundang-undangan dan juga sumber lainnya. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan sistem kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan berbagai macam literatur dan sumber lainnya yang dibahas kemudian dapat disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan terhadap identifikasi masalah maka penulis dapat menyimpulkan: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai program yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM perlu memperkuat sosialisasi, meningkatkan kualitas pelatihan (terutama di bidang digital marketing), memperluas akses legalitas usaha, serta membangun sistem informasi yang lebih akurat dan mudah diakses. Pendekatan personal dan pendampingan berkelanjutan juga diperlukan untuk membangun komitmen pelaku usaha.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10356 Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas