…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Putusan Nomor 125/G/2023/PTUN.BDG. Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil

Analisis Putusan Nomor 125/G/2023/PTUN.BDG. Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil
type: Thesis
type: Article
abstract: Sengketa tata usaha negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat mau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Keputusan tata usaha negara merupakan surat resmi yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang dalam sebuah institusi pemerintahan. Jenis Penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan fakta yang terjadi langsuung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, menjelaskan, atau merangkum poin-poin data sehingga pola-pola tersebut dapat diidentifikasi sesuai dengan semua karakteristik yang ada. Kemudia dianalisi menggunakan teori negara huku, teori kewenangan, dan teori pengawasan. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan Status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Berdasarkan putusan nomor: 125/G/2023/PTUN.Bdg bahwa yang mejadi permasalahan tersebut adalah penggugat merasa kebera…
date: 2024
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Sanksi
subject: PNS (Pegawai Negeri Sipil)
subject: ASN (Aparatur Sipil Negara)

Universitas pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
type: Organization

Yuke Septi Anggraeni
type: Person
given name: Yuke
family name: Septi Anggraeni

Bambang Heriyanto
type: Person
given name: Bambang
family name: Heriyanto

Ari Wuisang
type: Person
given name: Ari
family name: Wuisang

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10363 Analisis Putusan Nomor 125/G/2023/PTUN.BDG. Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil
format: text/html
primary topic: Analisis Putusan Nomor 125/G/2023/PTUN.BDG. Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil

Sanksi
type: Concept

PNS (Pegawai Negeri Sipil)
type: Concept

ASN (Aparatur Sipil Negara)
type: Concept