The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki peran penting dalam sistem pertanahan nasional sebagai langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Melalui PTSL, proses pendaftaran tanah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia guna mempercepat penerbitan sertipikat dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas program ini tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Realitasnya, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakkooperatifan sebagian aparat desa, perbedaan data pertanahan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Bogor dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, serta mengidentifikasi permasalahan dan upaya penyelesaiannya. Kerangka teori yang digunakan dalam membahas mengenai penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta wawancara dengan pejabat dan pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bogor pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Permasalahan- permasalahan yang ada dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bogor antara lain, ketidakkooperatifan Kepala Desa, penyuluhan yang tidak menyeluruh, ketidak hadiran pemilik atau saksi dalam penunjukkan batas, tumpang tindih bidang tanah serta permasalahan batas bidang tanah dan perbedaan luas. adapun upaya yang dilakukan, Pergantian lokasi kegiatan PTSL, Peningkatan penyuluhan dan konversi sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik, Mediasi non-litigasi bagi sengketa batas dan perbedaan data. Pemerintah desa/kelurahan perlu meningkatkan peran aktif dan meningkatkan kordinasi dengan panitia ajudikasi serta masyarakat, penentuan jumlah target bidang tanah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada harus lebih diperhatikan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
HTML Summary of #10365 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)