…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10366

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10366
type: Thesis
type: Article
title: Peran Dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terkait Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tapos Kota Depok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
abstract: Kota Depok khususnya di wilayah Kecamatan Tapos merupakan wilayah yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, masih banyak ditemukan pelanggaran berupa penjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi. Kondisi ini berdampak terhadap ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta meningkatnya potensi kriminalitas di lingkungan sosial. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu: 1) Bagaimana Kondisi umum Peredaran Minuman Keras di Kota Depok dan Sejauh mana Hal Tersebut Memengaruhi Strategi Penegakkan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja?; 2) Bagaimana Implementasi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2008 terhadap peredaran minuman keras di Kecamatan Tapos?; 3) Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research), pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif. Satpol PP Kota Depok memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peran Satpol PP meliputi tindakan persuasif seperti sosialisasi dan pembinaan, serta tindakan represif seperti operasi penertiban, penyitaan minuman keras ilegal, dan penutupan tempat usaha yang tidak berizin. Kewenangan Satpol PP diperoleh secara atribusi dari Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara delegatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 201…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Miras (Minuman Keras)
subject: Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
subject: Perda (Peraturan Daerah)

Universitas pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
type: Organization

Nuradi Nuradi
type: Person
given name: Nuradi
family name: Nuradi

Husnul Hotimah
type: Person
given name: Husnul
family name: Hotimah

Roby Satya Nugraha
type: Person
given name: Roby
family name: Satya Nugraha

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10366/
title: HTML Summary of #10366 Peran Dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terkait Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tapos Kota Depok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10366

Miras (Minuman Keras)
type: Concept

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
type: Concept

Perda (Peraturan Daerah)
type: Concept