…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Analisis Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
type: Thesis
type: Article
abstract: Bawaslu Kota Bogor menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pemilu, memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor meminta KPU Kota Bogor melakukan panggilan ulang kepada 3 (tiga) orang tersebut untuk dilakukan klarifikasi secara langsung atau jika tidak, KPU Kota Bogor harus menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat. Tujuan yang hendak di capai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulis an skripsi ini menggunakan penelitian hukum Normatif-Empiris (applied low reseacrh). Keseluruhan data dan informasi yang penulis peroleh dalam rangka penulisan ini diolah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena putusan tersebut diambil melalui prosedur dan kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), serta peraturan pelaksanaan lainnya. Proses klarifikasi ulang yang diperintahkan Bawaslu kepada KPU Kota Bogor sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 menunjukkan penegakan asas legalitas dan kepastian hukum dalam menangani pelanggaran administratif pada tahap verifikasi keanggotaan partai politik. Pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 telah diupayakan sesuai dengan rekomendasi. Bawaslu Kota Bogor telah menginstruksikan KPU Kota Bogor untuk memanggil ulang tiga anggota partai politik guna klarifikasi langsung di kantor KPU, atau jika tidak hadi…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Putusan
subject: Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
subject: Pemilu (Pemilihan Umum)

Universitas pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
type: Organization

Edi Rohaedi
type: Person
given name: Edi
family name: Rohaedi

Maulina Amaliya
type: Person
given name: Maulina
family name: Amaliya

Farahdinny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinny
family name: Siswajanthy

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10375 Analisis Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
format: text/html
primary topic: Analisis Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan
type: Concept

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
type: Concept

Pemilu (Pemilihan Umum)
type: Concept