…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Tinjauan Yuridis Penyegelan Usaha Restoran Akibat Tidak Dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus Mie Gacoan Di Kota Bogor)

Tinjauan Yuridis Penyegelan Usaha Restoran Akibat Tidak Dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus Mie Gacoan Di Kota Bogor)
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini menganalisis mengenai Tinjauan Yuridis Penyegelan Usaha Restoran Akibat Tidak Dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (Studi Kasus Usaha Mie Gacoan Di Kota Bogor). Penyegelan ini disebabkan karena usaha mie gacoan di Kota Bogor telah melanggar izin yang berlaku, Mie Gacoan yang berada di jalan Cilendek Barat Kota Bogor, telah membuka usaha secara operasional sebelum mengurus atau menerbitkan perizinan operasional seperti Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terlebih dahulu. Teori yang digunakan mencakup Izin, kepastian hukum, kewenangan, dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, serta penelitian ini menunjukkan bahwa peran bagian tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, anggaran, dan koordinasi serta peraturan daerah yang belum relevan sehingga masih memakai peraturan daerah terdahulu yang masih berlaku sampai sekarang. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta penyesuaian regulasi kebijakan hukum yang jelas untuk mengoptimalkan kinerjanya. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah bangunan, memperluas bangunan, mengurangi bangunan, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Penyegelan dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, dikarenakan pihak Mie Gacoan telah mengabaikan Surat Peringatan yang telah dikirimkan sebelumnya sebagai awal dari teguran atas pelanggaran yang telah dilakukan. Kewenangan Pemerintah Kota Bogor melakukan penyegelan bangunan dan gedung pada kasus ini didasarkan pada Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Walikota terkait sanksi bangunan, serta UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewajiban memiliki PBG. Kasus Mie Gacoan merupakan implementasi ny…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
subject: Penyegelan

Universitas pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas pakuan
type: Organization

Diana Fitria Rahayu
type: Person
given name: Diana
family name: Fitria Rahayu

Farahdinny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinny
family name: Siswajanthy

Edi Rohaedi
type: Person
given name: Edi
family name: Rohaedi

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10376 Tinjauan Yuridis Penyegelan Usaha Restoran Akibat Tidak Dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus Mie Gacoan Di Kota Bogor)
format: text/html
primary topic: Tinjauan Yuridis Penyegelan Usaha Restoran Akibat Tidak Dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus Mie Gacoan Di Kota Bogor)

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
type: Concept

Penyegelan
type: Concept