The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah yang berakibat tindakan hukum sebagai akibat dari tanggung jawab yang dijabat oleh kepala daerah perihal kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, yang disusun oleh sekretaris daerah. Tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah, yaitu kepala daerah selaku pemegang kepemimpinan di daerah merupakan pihak yang diberikan mandat oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah oleh kepala daerah, antara lain permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, untuk mengatasinya pemerintahan daerah harus mengupayakan berbagai kegiatan yang terangkum dalam program strategis peningkatan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sering berubah, upaya penyelesaiannya dengan mengadakan adaptasi terhadap pemberlakuan ketentuan baru tersebut, banyaknya usul yang diajukan dalam proses penyusunan APBD, upaya penyelesaiannya dengan melakukan penentuan skala prioritas yang ketat dalam pengalokasian anggaran belanja mengingat sulitnya bagi pemerintah daerah untuk mengakomodir berbagai usul, pelaksanaan tugas pemeriksaan inspektorat kabupaten/kota belum berjalan dengan maksimal, selain itu pula menggunakan pendekatan personal kepada auditee dalam melaksanakan pemeriksaan di SKPD, membuka tambahan tenaga pemeriksa/auditor dari SKPD lain (mutasi antar SKPD) tanpa menunggu rekruitmen PNS baru, proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana, dan pemahaman akan sumber daya mengenai penganggaran dan proses penganggaran biaya menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung proses pemeriksaan berjalan efektif, serta masih rendahnya akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan daerah, dan melakukan pembenahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, maupun oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10406 Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Keuangan Daerah