…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10407

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10407
type: Thesis
type: Article
title: Analisis Pelaksanaan Pelayaran Perintis Dalam Rangka Pelayanan Publik Yang Menghubungkan Daerah Tertinggal Dengan Daerah Maju Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
abstract: Pelayaran perintis adalah salah satu subsistem angkutan laut dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi operasional bagi kapal-kapal yang melayani proyek angkutan laut perintis. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara, Pemerintah menugaskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia yang merupakan perseroan milik BUMN untuk melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan pelayaran perintis. Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk melayani daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan belum berkembang. Dalam implementasinya, pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pelayaran perintis masih ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pelayaran perintis. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayaran perintis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 dalam menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju?; 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayaran perintis, serta bagaimana dampaknya terhadap konektivitas dan perekonomian di daerah tertinggal?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan kajian pustaka terkait aturan hukum dengan data lapangan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Pelayanan Publik

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Anggi Dwita Clara Afrilia Sitinjak
type: Person
given name: Anggi
family name: Dwita Clara Afrilia Sitinjak

Nazaruddin Lathif
type: Person
given name: Nazaruddin
family name: Lathif

Nandang Kusnadi
type: Person
given name: Nandang
family name: Kusnadi

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10407/
title: HTML Summary of #10407 Analisis Pelaksanaan Pelayaran Perintis Dalam Rangka Pelayanan Publik Yang Menghubungkan Daerah Tertinggal Dengan Daerah Maju Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10407

Pelayanan Publik
type: Concept