…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Urgensi Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2012)

Urgensi Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2012)
type: Thesis
type: Article
abstract: Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut sebagai DPD merupakan bagian dari lembaga Legislatif ditujukan untuk menguatkan prinsip checks and balances bersama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Keanggotaan DPR dipilih berdasarkan representasi politik, sedangkan DPD dipilih berdasarkan representasi daerah. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) atas Rancangan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini antara lain bagaimana perkembangan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan bagaimana urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan dalam penulisan hukum ini adalah Perkembangan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yaitu kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu, yaitu menyusun Program Legislasi Nasioanal (Prolegnas) di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang dan Urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam level undang-undang yang mungkin aga…
date: 2024
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Ari Wuisang
type: Person
given name: Ari
family name: Wuisang

Suhermanto Suhermanto
type: Person
given name: Suhermanto
family name: Suhermanto

Muhamad Adam Rasha Ramadhan
type: Person
given name: Muhamad
family name: Adam Rasha Ramadhan

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10416 Urgensi Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2012)
format: text/html
primary topic: Urgensi Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2012)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
type: Concept