The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Peran Serta Pemerintah Daerah Kota Dalam Peyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Ketenagakerjaan Di Kota Bogor
Program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan dilindunginya para tenaga kerja Indonesia, sehingga pemerintah melahirkan produk hukum berupa Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dan pekerja perlu adanya peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor. Penulis membuat identifikasi masalah, sebagai berikut: Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan apa yang menjadi kendala-kendala Pemerintah Kota Bogor dalam berperan serta terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan dan upaya penyelesaiannya. Jenis metode penulisan dari penulisan hukum ini sebagai berikut: Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan didukung data empiris, sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu secara yuridis peranan pemerintah daerah kota bogor dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu mengacu berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor terdapat beberapa hambatan/kendala, adapun kendalanya yaitu, masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya UKM, UMKM dan perusahaan menengah ke bawah dan juga pekerja informal dan pekerja formal tentang manfaat dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja demi kemajuan bangsa dan negara.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10418 Peran Serta Pemerintah Daerah Kota Dalam Peyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Ketenagakerjaan Di Kota Bogor
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)