eprintid: 10418 rev_number: 7 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/01/04/18 datestamp: 2026-02-13 03:32:35 lastmod: 2026-02-13 03:32:35 status_changed: 2026-02-13 03:32:35 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Nur Rahman, Andhika creators_name: Mihradi, R. Muhammad creators_name: Mahipal, Mahipal creators_NPM: 010113017 creators_NPM: NIDN0412087401 creators_NPM: NIDN0430057501 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Mihradi, R. Muhammad contributors_name: Mahipal, Mahipal contributors_NIDN: NIDN0412087401 contributors_NIDN: NIDN0430057501 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM title: Peran Serta Pemerintah Daerah Kota Dalam Peyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Ketenagakerjaan Di Kota Bogor ispublished: pub subjects: ay subjects: l divisions: sch_art full_text_status: none abstract: Program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan dilindunginya para tenaga kerja Indonesia, sehingga pemerintah melahirkan produk hukum berupa Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dan pekerja perlu adanya peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor. Penulis membuat identifikasi masalah, sebagai berikut: Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan apa yang menjadi kendala-kendala Pemerintah Kota Bogor dalam berperan serta terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan dan upaya penyelesaiannya. Jenis metode penulisan dari penulisan hukum ini sebagai berikut: Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan didukung data empiris, sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu secara yuridis peranan pemerintah daerah kota bogor dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu mengacu berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan peran serta pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor terdapat beberapa hambatan/kendala, adapun kendalanya yaitu, masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya UKM, UMKM dan perusahaan menengah ke bawah dan juga pekerja informal dan pekerja formal tentang manfaat dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja demi kemajuan bangsa dan negara. date: 2020 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Nur Rahman, Andhika and Mihradi, R. Muhammad and Mahipal, Mahipal (2020) Peran Serta Pemerintah Daerah Kota Dalam Peyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Ketenagakerjaan Di Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.