…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Negara

Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Negara
type: Thesis
type: Article
abstract: Kewenangan Presiden dalam pembentukan Kementerian Negara didasarkan pada Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan serta membentuk kementerian dan menteri-menteri didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945. Sama dengan yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan, kekuasaan ini tidak diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam praktik kenegaraan selama ini diserahkan secara mutlak kepada Presiden. Pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh Presiden sejak Presiden terpilih dalam pemilu sampai dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden dapat dilakukan di tengah-tengah masa jabatannya tersebut. Seluruh tindakan tersebut dalam praktiknya dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasihat, mendapatkan usulan dan pertanggungjawaban dari lembaga negara yang lain, dengan alasan bahwa kekuasaan ini adalah hak prerogatif Presiden. Pengaturan struktur kabinet menteri yang ideal di Indonesia dalam pembentukan kementerian harus memperhatikan kriteria-kriteria efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global. Dengan demikian, UU Kementerian telah memadukan secara serasi landasan teori konstitusi dalam pembentukan kementerian yang didasarkan atas hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden dan prinsip-prinsip modern dalam teori hukum organisasi pemerintah. UU Kementerian Negara juga telah mengatur time limit bagi presiden dalam membentuk kabinet yakni paling lama 14 hari sejak pengucapan sumpah jabatan presiden, juga ukuran kuantitatif besaran kabinet yang boleh dibentuk yakni paling banyak 34 kementerian. Memang, kemudian Pasal 11 UU Kementerian Negara terkesan masih membuka ruang diskresi bagi Presiden dalam penyusunan kabinet dengan mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peratu…
date: 2016
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Kewenangan Presiden

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Isep H. Insani
type: Person
given name: Isep
family name: H. Insani

M. As'ari H.A.
type: Person
given name: M. As'ari
family name: H.A.

Ari Wuisang
type: Person
given name: Ari
family name: Wuisang

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10420 Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Negara
format: text/html
primary topic: Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Negara

Kewenangan Presiden
type: Concept