The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Presidential Threshold
Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi yang memberikan ruang partisipasi kepada warga negara untuk menentukan pemimpin nasional secara langsung dan sah menurut hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem pemilu presiden di Indonesia adalah ketentuan presidential threshold, yaitu ambang batas dukungan minimal partai politik atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik I Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. tinjauan yuridis ini membahas implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem pencalonan presiden, termasuk dampaknya terhadap reformulasi kebijakan pemilu, efektivitas penyelenggaraan pemilu, serta posisi partai politik dalam proses pencalonan, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berpotensi membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif bagi partai politik, namun juga menimbulkan tantangan dari sisi teknis penyelenggaraan, anggaran negara, serta kemungkinan fragmentasi politik. Oleh karena itu, implementasi putusan ini harus diiringi dengan revisi regulasi pemilu yang komprehensif dan penguatan kelembagaan partai politik agar tetap menjaga kualitas dan stabilitas sistem demokrasi presidensial Indonesia.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10425 Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Presidential Threshold