eprintid: 10425 rev_number: 11 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/01/04/25 datestamp: 2026-02-13 03:31:11 lastmod: 2026-02-13 03:31:11 status_changed: 2026-02-13 03:31:11 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Satria Utama, Raja creators_name: Heriyanto, Bambang creators_name: Febrianty, Yenny creators_NPM: 010121184 creators_NPM: NIDK8801360017 creators_NPM: NIDN0403027403 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Heriyanto, Bambang contributors_name: Febrianty, Yenny contributors_NIDN: NIDK8801360017 contributors_NIDN: NIDN0403027403 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM title: Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Presidential Threshold ispublished: pub subjects: PresidentialThreshold subjects: Putusan subjects: dx divisions: sch_art full_text_status: none abstract: Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi yang memberikan ruang partisipasi kepada warga negara untuk menentukan pemimpin nasional secara langsung dan sah menurut hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem pemilu presiden di Indonesia adalah ketentuan presidential threshold, yaitu ambang batas dukungan minimal partai politik atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik I Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. tinjauan yuridis ini membahas implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem pencalonan presiden, termasuk dampaknya terhadap reformulasi kebijakan pemilu, efektivitas penyelenggaraan pemilu, serta posisi partai politik dalam proses pencalonan, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berpotensi membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif bagi partai politik, namun juga menimbulkan tantangan dari sisi teknis penyelenggaraan, anggaran negara, serta kemungkinan fragmentasi politik. Oleh karena itu, implementasi putusan ini harus diiringi dengan revisi regulasi pemilu yang komprehensif dan penguatan kelembagaan partai politik agar tetap menjaga kualitas dan stabilitas sistem demokrasi presidensial Indonesia. date: 2025 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Satria Utama, Raja and Heriyanto, Bambang and Febrianty, Yenny (2025) Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Implementasi Presidential Threshold. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.