The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Meminimalisir Kerugian Dan Penyalahangunaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BMD merupakan aset penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah semua aset yang dimiliki pemerintah daerah harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi, serta harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan aset-aset tersebut dikelola secara tertib, aman, dan efektif. Dalam implementasinya pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Bogor masih kurang optimal mengakibatkan kerugian dan penyalahgunaan Aset Daerah. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan sistem pengamanan dan pemeliharan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor?; 2. Apa permasalahan dalam pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dan upaya penyelesaiannya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan kajian pustaka terkait aturan hukum dengan data lapangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD belum sepenuhnya optimal, terutama terkait dengan pendataan, pengawasan, dan pemeliharaan, yang berdampak pada risiko kerugian daerah, penyalahgunaan, hingga munculnya berbagai sengketa hukum terkait status dan penguasaan BMD. Dalam penelitian ini menekankan bahwa diperlukan penguatan sistem pengamanan dan pemeliharaan BMD, termasuk penerapan teknologi informasi yang memadai, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian nilai aset secara berkala, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10426 Analisis Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Meminimalisir Kerugian Dan Penyalahangunaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah