The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik DI Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor
Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis internet ini membuat dunia terasa sempit dan bahkan mengaburkan batas-batas antar negara sehingga dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Selain membuat perubahan atas tatanan kehidupan sehari-hari, internet turut mendukung perubahan demokrasi di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat. Permasalahan yang diangkat adalah apakah pengaturan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah Kota Bogor telah memadai dan bagaimana implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah Kota Bogor dan apa saja yang menjadi kendala serta penyelesaiannya. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori negara hukum, teori pelayanan public, teori efektivitas dan teori Tindakan pemerintah yang dikaji dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau mengambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research) dan field research yang didukung empiris. Pengaturan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah Kota Bogor telah memadai namun belum berjalan optimal. Jika dilihat dari teori negara hukum, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 24), Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 162 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bentuk payung hukum pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan system pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, SPBE juga bentuk penyesuaian pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat kepada Masyarakat Kota Bogor yang menjadikan pelayanan pemerintah menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Implementasi kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di lingkungan pemerintahan daerah Kota Bogor belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena terkait pemahaman Sumber Daya manusia terhadap kebijakan masih sangat kurang, baik penyelenggara dalam hal ini pemerintah kota Bogor maupun masyarakat kota Bogor itu sendiri.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10428 Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik DI Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor