…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Pemerintah Kota Bogor

Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Pemerintah Kota Bogor
type: Thesis
type: Article
abstract: Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Permasalahan yang penulis angkat adalah apakah pengaturan penggunaan APBD oleh Pemerintah Kota Bogor telah memadai dan bagaimana implementasi penggunaan APBD oleh Pemerintah Kota Bogor dan apa saja yang menjadi kendala serta penyelesaiannya. Pengaturan penggunaan APBD oleh Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagai landasan hukum. Peran Walikota dalam mengelola keuangan daerah Kota Bogor bahwa dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem pemerintahan itu send…
date: 2016
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Pemkot (Pemerintah Kota)
subject: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Rizky Wulandari
type: Person
given name: Rizky
family name: Wulandari

Eka Ardianto Iskandar
type: Person
given name: Eka
family name: Ardianto Iskandar

Hasan Basri
type: Person
given name: Hasan
family name: Basri

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10429 Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Pemerintah Kota Bogor
format: text/html
primary topic: Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Pemerintah Kota Bogor

Pemkot (Pemerintah Kota)
type: Concept

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
type: Concept