…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pencantuman Identitas Administrasi Kependudukan

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pencantuman Identitas Administrasi Kependudukan
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan perlakuan hukum terhadap penganut aliran kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, kelompok penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi administratif berupa pengosongan kolom agama pada KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini menimbulkan dampak sosial dan hukum, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan, pencatatan perkawinan, hingga pengakuan hak-hak sipil lainnya. Permasalahan tersebut melahirkan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga pokok masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum terkait pencantuman agama/kepercayaan dalam dokumen kependudukan, (2) bagaimana dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU- XIV/2016, dan (3) bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis penelitian didasarkan pada dua teori utama, yaitu Teori Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap warga negara atas pengakuan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta Teori Perlindungan Hukum Menurut Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan bentuk keadilan substantif dan pengakuan konstitusional bagi penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan ini menghapus diskriminasi administratif dan menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlakuan yang setara dalam administrasi kependudukan. Namun demikian, implementasi putusan di lapangan masih menghadapi kendala berupa resistensi sosial, kurangnya pemaham…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Administrasi Kependudukan
subject: Aliran Kepercayaan
subject: MK (Mahkamah Konstitusi)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Rafi Harits Anandito
type: Person
given name: Rafi
family name: Harits Anandito

Bambang Heriyanto
type: Person
given name: Bambang
family name: Heriyanto

Angga Perdana
type: Person
given name: Angga
family name: Perdana

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10446 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pencantuman Identitas Administrasi Kependudukan
format: text/html
primary topic: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pencantuman Identitas Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan
type: Concept

Aliran Kepercayaan
type: Concept

MK (Mahkamah Konstitusi)
type: Concept