The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Pasca Pemekaran Wilayah
Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Pasca Pemekaran Wilayah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pembentukan Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, yang menuntut adanya peran aktif Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan dan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan; dan (2) Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori pembagian kekuasaan sebagai dasar konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah hasil pemekaran memiliki dasar hukum yang kuat dan strategis dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya masih ditemui kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta belum optimalnya infrastruktur pemerintahan di daerah baru. Kesimpulannya, efektivitas pelaksanaan kewenangan Kementerian Dalam Negeri akan meningkat apabila didukung oleh penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta penerapan sistem evaluasi dan pembinaan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi khusus di Papua dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10447 Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Pasca Pemekaran Wilayah