eprintid: 10447 rev_number: 7 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/01/04/47 datestamp: 2026-02-13 03:28:45 lastmod: 2026-02-13 03:28:45 status_changed: 2026-02-13 03:28:45 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Gusti Ashari, Aldi creators_name: Wuisang, Ari creators_name: Suhermanto, Suhermanto creators_NPM: 010121047 creators_NPM: NIDN0408017802 creators_NPM: NIDN0425106101 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Wuisang, Ari contributors_name: Suhermanto, Suhermanto contributors_NIDN: NIDN0408017802 contributors_NIDN: NIDN0425106101 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM title: Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Pasca Pemekaran Wilayah ispublished: pub subjects: Kemendragi subjects: PD divisions: sch_art full_text_status: none abstract: Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Pasca Pemekaran Wilayah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pembentukan Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, yang menuntut adanya peran aktif Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan dan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan; dan (2) Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori pembagian kekuasaan sebagai dasar konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah hasil pemekaran memiliki dasar hukum yang kuat dan strategis dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya masih ditemui kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta belum optimalnya infrastruktur pemerintahan di daerah baru. Kesimpulannya, efektivitas pelaksanaan kewenangan Kementerian Dalam Negeri akan meningkat apabila didukung oleh penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta penerapan sistem evaluasi dan pembinaan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi khusus di Papua dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. date: 2025 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Gusti Ashari, Aldi and Wuisang, Ari and Suhermanto, Suhermanto (2025) Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Pasca Pemekaran Wilayah. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.