%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Bilkis Soleha, Siti
%A Susilawati K., Tuti
%A H. Insani, Isep
%A Universitas Pakuan,
%A KODEPRODI74021#ILMU HUKUM,
%B KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintsunpak:10459
%I Universitas Pakuan
%T Tinjauan Mengenai Kapal-Kapal Niaga Asing Yang Melintas Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (UNCLOS Tahun 1982)
%U http://eprints.unpak.ac.id/10459/
%X Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki posisi geopolitik dan geostrategis yang sangat vital. Kedaulatan maritim Indonesia diteguhkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, yang mengakui statusnya sebagai negara kepulauan dan memberikan hak serta kewajiban tertentu, termasuk penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI merupakan jalur yang krusial bagi navigasi internasional, dan oleh karenanya, hukum laut internasional memberikan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal- kapal niaga asing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum nasional dan internasional serta mengidentifikasi tantangan-tantangan substantif yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di ALKI, khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal niaga asing. Menggunakan pendekatan penelitian normatif-yuridis yang bersifat deskriptif analitis, skripsi ini mengkaji data sekunder dari berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah, serta perjanjian internasional, yang dilengkapi dengan data sekunder dari literatur hukum dan doktrin para ahli. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk mengatur dan mengawasi ALKI, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan operasional. Tantangan-tantangan ini meliputi keterbatasan anggaran dan armada patroli, kurangnya koordinasi serta tumpang tindihnya kewenangan antara berbagai institusi penegak hukum seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta kompleksitas penanganan kejahatan maritim transnasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan dan sinergi antar lembaga untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan terpadu, demi menjaga integritas wilayah, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di ALKI