…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Laut Oleh Kapal Kargo: Studi Kasus Tumpahan Minyak MV Wakashio Di Mauritius (2020)

Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Laut Oleh Kapal Kargo: Studi Kasus Tumpahan Minyak MV Wakashio Di Mauritius (2020)
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini mengkaji penegakan hukum internasional terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal kargo, dengan studi kasus insiden MV Wakashio di Mauritius pada tahun 2020. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa pencemaran laut oleh tumpahan minyak merupakan ancaman serius bagi ekosistem, lingkungan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, diperparah oleh lalu lintas maritim yang padat seperti di Selat Malaka. Identifikasi masalah berfokus pada mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus MV Wakashio, perbandingannya dengan insiden tumpahan minyak lain, serta langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam merespons kasus pencemaran laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penegakan hukum internasional, menganalisis perbandingan kasus, dan mengidentifikasi upaya Indonesia dalam menanggapi pencemaran laut, serta memperkuat kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis hukum internasional, teori laut lepas, dan teori penegakan hukum, dengan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis yang didukung studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MV Wakashio, kapal berbendera Panama milik perusahaan Jepang, menumpahkan lebih dari 1.000 ton minyak, menyebabkan kerusakan ekologis parah di Mauritius. Penegakan hukum internasional mengacu pada UNCLOS 1982, CLC 1992, dan OPRC 1990, namun efektivitasnya terhambat oleh celah ratifikasi konvensi oleh negara bendera dan keterbatasan kapasitas negara terdampak. Perbandingan dengan kasus seperti Exxon Valdez dan Deepwater Horizon menyoroti perbedaan dalam volume tumpahan, kapasitas respons negara, dan skema kompensasi. Meskipun Indonesia tidak memiliki yurisdiksi langsung, negara ini merespons dengan memperkuat kesiapsiagaan nasional melalui regulasi seperti Perpres No. 109 Tahun 2006 dan aktif dalam forum IMO untuk mendorong harmonisasi hukum serta tanggung jawab mutlak pemilik kapal. Kesimpulannya, penegakan hukum in…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Hukum Internasional
subject: Hukum Laut
subject: Pencemaran

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Ari Wuisang
type: Person
given name: Ari
family name: Wuisang

Angga Perdana
type: Person
given name: Angga
family name: Perdana

Dara Nurul Salsabillah
type: Person
given name: Dara
family name: Nurul Salsabillah

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10481 Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Laut Oleh Kapal Kargo: Studi Kasus Tumpahan Minyak MV Wakashio Di Mauritius (2020)
format: text/html
primary topic: Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pencemaran Laut Oleh Kapal Kargo: Studi Kasus Tumpahan Minyak MV Wakashio Di Mauritius (2020)

Hukum Internasional
type: Concept

Hukum Laut
type: Concept

Pencemaran
type: Concept