The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Penjatuhan Sanksi Genosida Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Di Negara-Negara Yang Bersengketa
Kejahatan genosida mencakup tindakan yang sangat luas, tidak hanya berupa pembunuhan, tetapi juga mencakup upaya mencegah kelahiran (seperti aborsi dan sterilisasi), serta tindakan-tindakan yang membahayakan nyawa dan kesehatan kelompok tertentu, seperti pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi kelompok tersebut. Tindakan-tindakan ini secara sistematis ditujukan terhadap suatu kelompok tertentu dan anggotanya sebagai upaya pemusnahan secara menyeluruh atau sebagian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dua permasalahan utama: Bagaimana pengaturan penjatuhan sanksi terhadap negara pelaku kejahatan genosida menurut Konvensi Genosida 1948? dan Bagaimana penyelesaian masalah dalam proses penjatuhan sanksi terhadap negara pelaku kejahatan genosida? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara sistematis, aktual, dan faktual mengenai permasalahan yang dikaji, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup bahan hukum primer (konvensi, perjanjian internasional, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap negara pelaku genosida seringkali menemui berbagai hambatan, baik secara yuridis maupun politik internasional. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya mekanisme sanksi kolektif terhadap negara dalam Konvensi 1948, serta intervensi politik, terutama melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB. Meskipun demikian, Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memberikan kontribusi penting, terutama dalam menetapkan tanggung jawab hukum atas individu pelaku, meskipun kewenangan terhadap negara masih terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur genosida, namun mekanisme sanksi terhadap negara masih lemah dan belum efektif. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka hukum internasional, termasuk revisi terhadap Konvensi 1948 agar mengatur secara eksplisit sanksi terhadap negara, serta peningkatan komitmen politik internasional untuk menghindari impunitas negara yang terbukti melakukan genosida.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10498 Tinjauan Penjatuhan Sanksi Genosida Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Di Negara-Negara Yang Bersengketa