The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penanganan Pekerja Migran Ilegal Dari Indonesia Dalam Hubungan Bilateral Antara Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Internasional
Fenomena Pekerja Migran ilegal dari Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perlindungan hak asasi manusia seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia (human trafficking), perlakuan buruk seperti kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, dan lain-lain, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan terhadap pekerja migran ilegal dari Indonesia dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam kerangka kerja sama bilateral serta bagaimana ketentuan hukum internasional mengatur perlindungan terhadap pekerja migran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 1) apa yang menjadi penyebab banyaknya fenomena pekerja migran ilegal dari Indonesia di Malaysia?; 2) bagaimana penerapan perjanjian bilateral pemerintah Indonesia dan Malaysia berdasarkan konvensi pekerja migran dalam menangani fenomena pekerja migran ilegal dari Indonesia di Malaysia?; 3) bagaimana upaya penyelesaian penanganan pekerja migran ilegal dari Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Hukum Internasional? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif didukung data empiris melalui wawancara kepada mahasiswa selaku masyarakat serta ahli hukum dengan pendekatan peraturan perundang- undangan yang didukung bahan hukum primer serta sekunder untuk mendukung penelitian ini. Data diolah secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor PMI ilegal disebabkan karena faktor pendidikan, ekonomi, sosial, lemahnya penegakan hukum dan birokrasi. Di samping itu, terdapat pula PMI yang memilih jalur legal karena lebih menjamin keamanan hukum, hak, kontrak yang sah dan pelindungan yang layak. Implementasi kerja sama bilateral kedua negara masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap pekerja migran ilegal seperti program Rekalibrasi yang dinilai kurang efektif dan bertentangan dengan MoU. Pemerintah melakukan deportasi terhadap PMI ilegal untuk memberikan efek jera serta menjalin forum internasional seperti IOM maupun ILO untuk menangani permasalahan PMI ilegal. Saran penelitian ini yaitu kepada pemerintah untuk melakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi, penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, kepada penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap praktik TPPO dan perekrutan PMI ilegal serta kepada calon pekerja migran untuk selektif mencari informasi dan lebih memilih jalur keberangkatan PMI secara legal.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10528 Penanganan Pekerja Migran Ilegal Dari Indonesia Dalam Hubungan Bilateral Antara Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Internasional