The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Komparatif Regulasi Dan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Dan Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah
Sejak dari dahulu Negara Indonesia belum bisa terlepas dari masalah- masalah lingkungan yang dapat merugikan banyak orang. Salah satu contoh dalam permasalahan lingkungan yaitu sampah yang menumpuk, mengingatkan kita kepada kejadian memilukan yaitu tragedi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Leuwigajah di Cimahi provinsi Jawa Barat. Melihat kejadian ini memberikan pembelajaran kepada kita betapa pentingnya pengelolaan sampah di setiap daerah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung juga oleh penelitian empiris yang bersifat dekriptif analisis dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan serta teori-teori ilmu hukum seperti teori kewenangan, teori otonomi daerah dan teori pembangunan berkelanjutan, menggunakan teknik pengumpulan datanya yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitiaan lapangan, yang kemudian diolah secara kualitatif. Terdapat persamaan maupun perbedaan materi pokok dalam regulasi Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Banyumas sama-sama berfokus pada 2 aspek yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan berlandaskan 9 asas, memiliki kewenangan dalam melibatkan partisipasi setiap orang, masyarakat, dan pelaku usaha, serta mengatur terkait apabila pelanggaran terjadi dalam pengelolaan sampah oleh berbagai pihak dan pemberian insentif apabila berbagai pihak berkontribusi aktif dalam melakukan pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan terdapat pada materi pokok penyelesaian sengketa, hal-hal yang dilarang mempunyai ketentuan pidananya masing-masing, dan sistem informasi. Perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan regulasi dan kewenangan antara Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Banyumas terkait pengelolaan sampah terdapat dalam beberapa aspek yaitu melalui dasar hukum lokal, karakteristik geografis, strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta kerja sama dalam pengelolaan sampah. Perbandingan penerapan regulasi dan kewenangan yang baik telah sama-sama diupayakan, tetapi tata kelola persampahan di Kabupaten Banyumas sudah lebih terintegrasi dengan baik. Praktik-praktik terbaik yang dapat diambil adalah meliputi pola pengelolaan sampah, regulasi pelaksanaan dalam pengelolaan sampah, serta ekosistem yang terintegrasi dan pendekatan kolaborasi. melaksanakan sebuah ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dapat dimulai dari tata kelola persampahan di hulu, tengah, dan hilir yang nantinya TPA Galuga tidak menjadi lagi Tempat Pembuangan Akhir melainkan Tempat Pemrosesan Akhir dan setelah ada regulasi, kewenangan, ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan pendekatan kolaborasi dapat mengarah pada solusi nyata pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan nantinya sampah bukan dianggap menjadi sebuah permasalahan, tetapi dapat menjadi sebuah keberkahan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10541 Tinjauan Komparatif Regulasi Dan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Dan Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah