The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Yuridis Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Kebebasan Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilakukan untuk memperkuat dan memperkokoh tatanan bangsa sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Wujud dari kebebasan berserikat salah satunya melalui pembentukan Partai Politik. Sejarah Partai Politik yang selalu diwarnai dengan beberapa roda demografi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Telah Mengatur mekanisme penyelesaian sengeketa yang ada di internal Partai pada Pasal 32 dan Pasal 33 yaitu sengketa diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagaimana sengketa di internal Partai Golongan Karya (Golkar), mekanisme penyelesaiannya diatur oleh peraturan tersebut. Penelitian menggunakan metode analisis Yuridis dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder termasuk undang-undang. Guna memberikan data secara subjektif-objektif dalam menganalisanya penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya pada penyelesaian sengketa internal Partai Golongan Karya (Golkar). Dari penelitian ini ditemukan bahwa penyelesaian sengketa internal partai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terdapat pada Pasal 32 dan Pasal 33, dengan tahapan penyelesaian melalui Mahkamah Partai kemudian pengadilan negeri dan tahapan akhir kasasi kepada Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa internal partai Golkar tidak membuahkan hasi pada tahapan internal melalui Mahkamah Partai. Adanya deadlock pada putusan Mahkamah Partai Golkar dan tidak menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat serta hadirnya SK pengesahan organisasi dari Kemenkum HAM pada waktu proses sengketa masih berjalan membuat sengketa menempuh tahapan di Pengadilan Negeri. Namun adanya saling gugat dari masing-masing kubu, membuat proses penyelesaian sengketa makin berlarut. Pada akhirnya konflik ini dapat diselesaikan melalui jalur konsesus politik yang dilakukan oleh para elit Partai Golkar, dengan membuat keputusan bersama dan sepakat memberi ruang terhadap kader lainnya untu maju pada gelaran Munaslub dalan menentukan Ketua Umum DPP Partai Golkar selanjutnya.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10550 Analisis Yuridis Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik