The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Implementasi Konvensi Port State Measures Agreement (PSMA) Tahun 2016 Untuk Mencegah, Menghalangi, Penangkapan Ikan Ilegal Yang Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur
Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing) merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Port State Measures Agreement (PSMA) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2016, sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur langkah-langkah negara pelabuhan dalam mencegah dan menghalangi kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSMA di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum dan peran pemerintah dalam mencegah, menghalangi praktik IUU Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan analisis data sekunder serta wawancara. Teori yang digunakan yaitu teori Kehendak Negara dan teori Penegakan Hukum sebagai landasan fundamental dalam kerangka berpikir untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk melindungi sumber daya laut dan perikanan dari praktik eksploitasi illegal. Dalam penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA memiliki kendala pada faktor sarana, karena kurangnya pelabuhan yang berwenang melaksanakan PSMA. Akan tetapi pada faktor hukumnya PSMA tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional, Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur perikanan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Indonesia sebagai negara pelabuhan dapat menolak kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing masuk ke pelabuhan Indonesia. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing melalui penguatan kebijakan, kerja sama internasional, serta peningkatan fungsi pengawasan para aparat penegak hukum di pelabuhan dan wilayah perairan nasional. Meskipun ada tantangan dalam Penegakan hukum implementasi Konvensi PSMA ini tetapi PSM dianggap sebagai salah satu alat yang paling kuat dan hemat biaya dalam persenjataan global untuk memerangi IUU Fishing.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10551 Implementasi Konvensi Port State Measures Agreement (PSMA) Tahun 2016 Untuk Mencegah, Menghalangi, Penangkapan Ikan Ilegal Yang Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur
IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing
Konvensi Port State Measures Agreement (PSMA)