The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Penetapan Permohonan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 4738/PDT.G/2023/PA.CBN
Poligami merupakan bentuk perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Dalam pelaksanannya, poligami perlu mendapatkan izin dari pengadilan yang terdapat syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilatarbelakangi dari Putusan Perkara Nomor 4738/Pdt.G/2023/PA.Cbn, Pada perkara ini diketahui fakta bahwa calon istri kedua pemohon telah hamil 8 bulan dan telah dinikahi siri, hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang dan dikhawatirkan berpeluang terjadi penyalahgunaan hak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara ini dan bagaimana akibat hukum atas dikabulkannya perkara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif didukung penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara nomor 4738/Pdt.G/2023/PA.Cbn tidak mencerminkan prinsip keadilan karena putusan tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap Pemohon, mengabaikan hak-hak istri pertama, dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak di dalam rumah tangga. Hal ini karena permohonan pemohon tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. melainkan karena tanggung jawab terhadap calon istri kedua yang telah hamil dan dinikahi secara siri. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembenaran terhadap pelanggaran hukum sebelumnya. Kemudian akibat hukum atas dikabulkannya Perkara ini adalah Pemohon mendapat izin resmi dari pengadilan untuk berpoligami dan wajib untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya, lalu hak-hak Termohon sebagai istri pertama tetap dilindungi secara hukum dan anak yang akan lahir dari istri kedua dapat dilindungi status hukumnya sebagai anak sah hasil perkawinan yang tercatat. Sarannya adalah untuk Majelis Hakim dalam menangani perkara izin poligami agar tetap berhati-hati dan konsisten menegakkan aturan syarat alternatif dan kumulatif secara ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kelonggaran syarat yang dapat merugikan pihak istri pertama.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10560 Analisis Penetapan Permohonan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 4738/PDT.G/2023/PA.CBN