The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Yuridis Pengankatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing
Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang bertujuan memberikan kesejahteraan serta kepastian hukum bagi anak yang diangkat. Pengangkatan anak menjadi lebih kompleks ketika melibatkan Warga Negara Asing karena adanya regulasi dan prosedur hukum yang berbeda dengan adopsi antar sesama Warga Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orangtua angkat Warga Negara Asing dengan studi kasus Putusan Nomor 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL., serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dapat didukung oleh penelitian empiris apabila diperlukan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mencari peraturan- peraturan yang tertulis, penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengangkatan anak oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia bukanlah perkara sederhana. Perkara ini menyangkut persoalan yuridis, mulai dari perbedaan sistem hukum, prosedur yang harus dipenuhi, hingga perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek utama. Hal ini untuk memastikan adopsi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus yang diteliti, pasangan suami-istri Warga Negara Asing mengajukan permohonan adopsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim mempertimbangkan legal standing, bukti-bukti sah (akta nikah, paspor), serta pemenuhan syarat administratif termasuk rekomendasi dinas sosial dan izin Menteri Sosial, sebagaimana diatur Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak, khususnya anak yang diadopsi.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10567 Analisis Yuridis Pengankatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing