The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Dalam Penguasaan Tanah
Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah merupakan salah satu bentuk krisis agraria yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum serta stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Sertipikat tanah sejatinya merupakan alat bukti hukum yang sah dan kuat mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan dua atau lebih sertipikat yang diterbitkan atas bidang tanah yang sama, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan yang berujung pada sengketa. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: apa yang menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah, dan bagaimana proses penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 129/Pdt.G/2022/PN. Pli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, yang didukung oleh teori kepastian hukum dari Hans Kelsen serta teori keadilan dari John Rawls. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyebab utama tumpang tindih sertipikat tanah adalah lemahnya sistem pendaftaran tanah nasional, minimnya akurasi dalam proses pemetaan dan pengukuran, serta belum optimalnya verifikasi data kepemilikan dan riwayat penguasaan. Selain itu, belum terintegrasinya sistem digitalisasi pertanahan secara menyeluruh serta kurangnya pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi penyebab utama terjadinya penerbitan sertipikat ganda. Dalam perkara yang dianalisis, hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti administratif dan fisik seperti surat ukur, riwayat penguasaan tanah, tanggal penerbitan sertipikat, serta keterangan saksi, untuk menentukan keabsahan klaim kepemilikan masing- masing pihak. Putusan yang dijatuhkan memberikan kepastian hukum terhadap objek tanah yang disengketakan dan menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menyeimbangkan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi administrasi pertanahan merupakan kebutuhan mendesak, mencakup peningkatan kapasitas SDM, penerapan sistem digital yang terintegrasi, dan pengawasan ketat terhadap penerbitan sertipikat tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi penguatan hukum agraria di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam menangani sengketa tanah secara adil dan efektif
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10581 Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Dalam Penguasaan Tanah