The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pelabuhan-Tol Patimban
elaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik. Sebagai proyek yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat nilai ganti kerugian yang tidak sesuai, kurangnya partisipasi dalam proses musyawarah, serta munculnya ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan PSN Pelabuhan Patimban, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan hukum telah diimplementasikan untuk melindungi hak masyarakat terdampak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksananya, serta melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan warga terdampak, tokoh masyarakat, dan pihak instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun regulasi telah mengatur mekanisme pengadaan tanah secara rinci, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam hal pelaksanaan asas transparansi, partisipasi, dan keadilan substantif. Banyak warga yang mengaku tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengadaan, kurangnya informasi yang diberikan secara menyeluruh, dan tidak adanya pendampingan hukum yang memadai. Selain itu, perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam menafsirkan kepentingan umum menjadi pemicu konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran lembaga pengawas independen, peningkatan kapasitas aparat pelaksana, serta pendekatan dialogis yang humanis dan inklusif untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik sah tanah dan warga negara yang dijamin konstitusinya.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10582 Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pelabuhan-Tol Patimban