The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Terhadap Asas Actio Pauliana Sebagai Instrumen Untuk Melindungi Hak Kreditor (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga SMG.)
Actio pauliana merupakan upaya hukum yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor-kreditornya. Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan, namun untuk membuktikan bahwa debitor melakukan perbuatan hukum dengan itikad tidak baik bukanlah hal yang mudah, Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu: 1.) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap asas actio pauliana sebagai instrumen untuk melindungi hak kreditor dalam Putusan Nomor 17/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga Smg.?; 2) Apa permasalahan yang dihadapi terhadap asas actio pauliana dalam Putusan Nomor 17/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga Smg., dan upaya penyelesaiannya?; Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research), pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, majelis hakim menolak gugatan actio pauliana dari kurator, dengan pertimbangan bahwa tindakan hukum pelelangan objek actio pauliana merupakan pelaksanaan hak fidusia oleh kreditor pemegang hak jaminan fidusia yang bersifat sah dan tidak terbukti merugikan boedel pailit. Putusan ini mengonfirmasi adanya dualisme perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan, di satu sisi Undang-Undang Jaminan Fidusia mengamankan hak kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan fidusia dengan mekanisme parate eksekusi, yaitu eksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui jalur litigasi namun telah berkekuatan hukum tetap, di sisi lain Undang-Undang Kepailitan dan PKPU melindungi hak kreditor dari tindakan hukum debitor yang merugikan kreditor melalui mekanisme actio pauliana, adanya hak istimewa yang diberikan terhadap kreditor separatis pemegang hak jaminan fidusia tersebut dapat berpotensi untuk melemahkan efektivitas actio pauliana sebagai instrumen perlindungan kreditor konkuren. Namun ada beberapa kendala dalam penyelesaian perkara actio pauliana, seperti kendala regulasi, kendala mekanisme eksekusi, mekanisme pencatatan daftar harta pailit serta kendala pembuktian saat di persidangan.
KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10584 Analisis Terhadap Asas Actio Pauliana Sebagai Instrumen Untuk Melindungi Hak Kreditor (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga SMG.)
Hukum