…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Implikasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terkait Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja

Implikasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terkait Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja
type: Thesis
type: Article
abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan Putusan yang bersifat final dan mengikat, namun dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak memiliki tindak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, padahal terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, bentuk pelaksanaan Putusan tersebut sesuai dengan amanat Hakim Konstitusi yaitu dengan membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data penelitian yang bersumber kepada kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Dampak dari Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun saran dari peneliti untuk pemerintah adalah untuk segera menindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, untuk akademisi serta mahasiswa untuk selalu mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi apabila Pemerintah tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat untuk mengawasi tindakan dari Pemerintah sudah sesuai atau tidak dengan ketatanegaraan di Indonesia.
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Ketenagakerjaan
subject: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
subject: Putusan
subject: Cipta Kerja
subject: MK (Mahkamah Konstitusi)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Eka Ardianto Iskandar
type: Person
given name: Eka
family name: Ardianto Iskandar

Herlangga Putra Mahendra
type: Person
given name: Herlangga
family name: Putra Mahendra

Angga Perdana
type: Person
given name: Angga
family name: Perdana

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10587/
title: HTML Summary of #10587 Implikasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terkait Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja
format: text/html
primary topic: Implikasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terkait Pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Undang-Undang Cipta Kerja

Ketenagakerjaan
type: Concept

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
type: Concept

Putusan
type: Concept

Cipta Kerja
type: Concept

MK (Mahkamah Konstitusi)
type: Concept